Payakumbuh — Pemerintah Kota Payakumbuh menegaskan komitmennya memperkuat kerja sama dengan DPRD dalam menyusun APBD 2026 yang transparan, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Rida Ananda saat membacakan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna DPRD, Kamis (13/11/2025).
Rida Ananda menyampaikan apresiasi terhadap seluruh masukan fraksi, yang dinilai menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Pandangan umum fraksi merupakan kritik membangun. Semua akan kami tindak lanjuti demi perbaikan kinerja pemerintah daerah,” ujarnya.
Menanggapi sorotan Fraksi Golkar terkait pelanggaran jam operasional kafe, Sekda Payakumbuh mengakui masih ada pelaku usaha yang beroperasi melebihi batas waktu yang diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2022. Pemerintah akan memperkuat sosialisasi, patroli rutin, serta razia mendadak agar aturan dapat ditegakkan lebih efektif.
Terkait usulan pemindahan Car Free Day (CFD) ke Jalan Soekarno–Hatta, Pemko Payakumbuh akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak sebelum menetapkan lokasi baru guna menghindari keresahan pelaku UMKM. Sementara menjawab pandangan Fraksi NasDem, pemerintah menegaskan akan menertibkan parkir liar dan memperkuat pengawasan di area pasar dan pusat keramaian.
Di bidang retribusi, Rida menjelaskan bahwa Pemko telah menerapkan sistem digital Point of Sale (POS) yang terhubung ke aplikasi e-retribusi, dan pada 2026 akan dikembangkan sistem terpadu “SIM Pasar” untuk meningkatkan transparansi pemungutan.
Terhadap Fraksi KIR, pemerintah berkomitmen mengalihkan anggaran dari kegiatan seremonial ke program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Sementara menjawab Fraksi Demokrat, Rida menyebut kepesertaan JKN Payakumbuh telah mencapai 97,67 persen dengan tingkat keaktifan 84 persen. Pengaktifan darurat kartu bagi warga yang membutuhkan juga terus dioptimalkan.
Pada tanggapan terhadap Fraksi PKS, Rida menjelaskan bahwa penutupan objek wisata Ngalau Indah disebabkan sengketa lahan adat yang belum menemukan titik temu. Ia juga menekankan perlunya penguatan peran keluarga dan komunitas untuk menangani permasalahan sosial seperti kenakalan remaja, LGBT, dan pergaulan bebas.
Menanggapi Fraksi PPP, Rida menyampaikan bahwa pemerintah telah mengajukan proposal pembangunan kembali Pasar Payakumbuh ke Kementerian Perdagangan dan Kementerian PUPR. Namun pembangunan menunggu penyelesaian status tanah adat. Saat ini, pemko telah membangun 200 kios penampungan sementara yang ditargetkan selesai awal Desember 2025.
Untuk pandangan Fraksi PAN, pemerintah menegaskan dukungan terhadap upaya peningkatan PAD melalui digitalisasi pajak dan retribusi, serta memastikan program beasiswa bagi siswa kurang mampu tetap berjalan melalui dukungan APBD dan kolaborasi dengan Baznas, Bank Nagari, dan pihak swasta.
Di akhir penyampaiannya, Sekda Rida menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan DPRD akan terus diperkuat. “Kami memiliki komitmen yang sama terhadap aspirasi masyarakat. Kemitraan sejajar ini harus terus dirawat demi kemajuan dan kesejahteraan warga Payakumbuh,” pungkasnya.