Sudutpayakumbuh- Kepercayaan publik harus tetap menjadi fondasi utama praktik jurnalistik di tengah pesatnya transformasi digital dan pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI).

Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid saat memberikan keynote speech pada Konvensi Nasional Media Massa bertema “Pers, AI dan Transformasi Digital: Membangun Ekosistem Informasi untuk Kepentingan Publik” dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Hotel Aston, Serang, Banten, Minggu (8/2/2026).

Ia menyebut, jika pemanfaatan AI dalam jurnalisme tidak boleh menggeser prinsip dasar pers, yakni akurasi, kepentingan publik, dan kepercayaan masyarakat.

Menurutnya, di tengah banjir informasi digital dan meningkatnya disinformasi, pers dituntut tetap mengedepankan verifikasi dan integritas.

“Pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam praktik jurnalistik harus tetap menjadikan kepentingan publik sebagai kompas utama,” katanya 

Ia menambahkan, justru di era AI, peran pers semakin krusial sebagai penjaga kualitas informasi dan ruang publik yang sehat. 

“Keberadaan pers yang kredibel dan independen merupakan kebutuhan dasar bagi demokrasi,” ucapnya. 

Dalam kesempatan tersebut, Ia juga memaparkan sejumlah kebijakan pemerintah terkait tata kelola AI dan perlindungan jurnalisme. 

Salah satunya adalah Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang panduan penggunaan AI dalam karya jurnalistik, yang menegaskan bahwa AI hanya berfungsi sebagai alat bantu dan tidak menggantikan peran jurnalis.

Selain itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Publisher Rights, yang mengatur tanggung jawab platform digital atas penggunaan konten jurnalistik. Kebijakan ini bertujuan melindungi keberlangsungan industri media, khususnya media lokal, di tengah ketimpangan ekosistem digital.

“Pemerintah menegaskan tata kelola AI harus bersifat human-centric, dan jurnalisme harus tetap humanis untuk menjaga kepercayaan publik,” tutupnya.