Jakarta — Pemko Payakumbuh memperkuat arah kebijakan dengan menyelaraskan agenda reformasi birokrasi nasional setelah menghadiri Rakornas Kepegawaian 2025 yang digelar BKN di Pullman Central Park, Jakarta. Kehadiran Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta pada Kamis (19/11/2025) menjadi wujud komitmen daerah mengikuti langkah strategis pemerintah pusat.
Kehadiran Zulmaeta di forum nasional tersebut menandai kesiapan Payakumbuh bergerak mengikuti arah kebijakan yang dicanangkan pemerintah pusat. Langkah ini sekaligus mendukung terwujudnya Asta Cita ke-4 yang menekankan reformasi hukum, birokrasi, dan tata kelola pemerintahan.
Zulmaeta menyebut sembilan kebijakan baru BKN dan data kondisi ASN nasional menjadi rujukan penting bagi pemerintah daerah. Informasi tersebut dibutuhkan untuk membangun birokrasi yang lebih modern, adaptif, dan berorientasi pelayanan publik.
Ia menegaskan bahwa reformasi birokrasi tidak boleh berhenti di tingkat pusat, tetapi harus diterjemahkan sampai ke daerah. Payakumbuh, katanya, akan menindaklanjuti seluruh arahan BKN untuk memperkuat tata kelola kepegawaian dan mempercepat automasi layanan ASN.
Menurutnya, layanan kepegawaian yang cepat dan responsif kini menjadi kebutuhan mendesak bagi Payakumbuh. Hal ini penting terutama ketika kota tersebut tengah memperkuat pembangunan infrastruktur, layanan dasar, dan pertumbuhan ekonomi.
Zulmaeta menyampaikan bahwa kebijakan seperti automasi kenaikan pangkat, penyederhanaan uji kompetensi, dan penguatan manajemen talenta akan segera diadaptasi. Ia menilai perubahan ini diperlukan agar ASN bekerja dalam ritme baru yang lebih efisien dan berbasis kinerja.
Menurut Zulmaeta, sejumlah kebijakan yang disampaikan Kepala BKN, mulai dari pemetaan talenta hingga independensi seleksi JPT, akan berdampak langsung pada efektivitas birokrasi daerah. Kebijakan tersebut juga akan membantu daerah membangun sistem kepegawaian yang lebih profesional.
Rakornas 2025 turut menegaskan bahwa jumlah ASN nasional saat ini mencapai 5.588.245 orang dengan komposisi 64 persen PNS dan 36 persen PPPK. Data ini menjadi dasar penting bagi daerah dalam menyusun perencanaan kebutuhan ASN dan redistribusi tugas.
Zulmaeta menilai bahwa agenda reformasi birokrasi dalam Asta Cita merupakan peluang besar bagi daerah untuk meningkatkan kualitas pemerintahan. Ia menegaskan bahwa birokrasi yang kuat akan menghasilkan pelayanan publik yang kuat bagi masyarakat.
Forum Rakornas juga menghadirkan tokoh nasional seperti Ignatius Jonan dan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf yang memberikan perspektif global tentang birokrasi adaptif dan inovatif. Zulmaeta menilai perspektif tersebut menjadi bahan penting bagi daerah untuk membaca arah kebijakan pusat dan bergerak cepat.
Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrulloh menegaskan bahwa BKN tengah mengakselerasi implementasi Asta Cita ke-4 dengan mendorong reformasi hukum, birokrasi, dan tata kelola pemerintahan. Ia menekankan bahwa reformasi diarahkan untuk melindungi, memudahkan, dan membahagiakan masyarakat melalui regulasi yang lebih responsif.
Prof. Zudan mencontohkan transformasi sistem keuangan dari wesel pos hingga era digital serta revolusi telekomunikasi yang memungkinkan komunikasi anytime, anywhere melalui smartphone. Ia menutup dengan pesan bahwa birokrasi harus mampu mengikuti laju perubahan agar tetap relevan melayani publik.