Payakumbuh — Pemerintah Kota Payakumbuh menyatakan siap menindaklanjuti seluruh pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.
Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman, menyebut bahwa setiap masukan dari fraksi-fraksi DPRD merupakan bagian penting dari proses penyusunan anggaran agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kami menghargai seluruh pandangan dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD. Semua akan kami pelajari secara cermat dan dijawab secara resmi pada rapat paripurna berikutnya,” kata Wawako Elzadaswarman di DPRD Payakumbuh, Selasa (11/11/2025).
Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas perencanaan pembangunan, terutama di tengah kondisi fiskal nasional yang dinamis dan ruang fiskal daerah yang terbatas. “Kami berharap pembahasan RAPBD 2026 berjalan lancar dan tetap mengedepankan kolaborasi serta prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas,” ujarnya.
Sebelumnya, tujuh fraksi DPRD Kota Payakumbuh telah menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan RAPBD 2026 dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Wirman Putra. Beragam isu disorot dalam pandangan tersebut sebagai bentuk kontrol dan aspirasi publik.
Fraksi Golkar, misalnya, menilai pelaksanaan Car Free Day perlu dievaluasi dan diusulkan dipindahkan ke Jalan Soekarno–Hatta. Fraksi NasDem menyoroti ketidakteraturan pungutan retribusi di Pasar Ibuh, sementara Fraksi PKS menekankan pentingnya perhatian serius terhadap masalah kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba.
Fraksi Demokrat meminta pemerintah menjaga kualitas layanan publik, terutama dalam penyelenggaraan BPJS Kesehatan. Sementara Fraksi PAN mendukung langkah pemerintah daerah dalam mengakselerasi digitalisasi pajak dan retribusi.
Adapun Fraksi PPP mendorong efisiensi anggaran melalui lelang kendaraan dinas serta memperhatikan pembayaran insentif bagi RT/RW dan guru TPA.
Menanggapi beragam pandangan tersebut, Elzadaswarman menilai hal itu menunjukkan komitmen DPRD dalam mengawal pembangunan Kota Payakumbuh agar tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. “Masukan dari DPRD sangat berharga. Ini bagian dari proses demokrasi yang sehat untuk memastikan setiap kebijakan berpihak kepada masyarakat,” pungkasnya.