Payakumbuh — Pemerintah Kota Payakumbuh menetapkan lima prioritas utama pembangunan daerah untuk tahun 2027. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Elzadaswarman dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 sekaligus Rembuk Stunting 2026 di Aula Joserizal Zain, Balai Kota Payakumbuh, Senin (30/3/2026).
Kegiatan tersebut mengusung tema “Transformasi Sosial Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing Melalui Penguatan Kualitas SDM serta Kualitas Layanan Publik” dan menjadi forum strategis dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan dari tingkat kelurahan hingga kota.
Dalam sambutannya, Elzadaswarman menyebutkan capaian indikator makro Kota Payakumbuh menunjukkan tren positif.
“Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 tercatat sebesar 3,55 persen, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Barat sebesar 3,37 persen, meskipun masih di bawah nasional sebesar 5,11 persen,” ujarnya.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Payakumbuh mencapai 81,62, dengan tingkat kemiskinan 4,95 persen, pengangguran 4,96 persen, indeks gini 0,271, serta PDRB per kapita sebesar Rp66,037 juta.
Ia menjelaskan, tahun 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2025–2029 yang difokuskan pada lima prioritas pembangunan.
“Prioritas pertama adalah peningkatan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, sehat, berkualitas, dan berdaya saing,” kata Elzadaswarman.
Prioritas kedua adalah peningkatan perekonomian yang berkualitas dan berbasis inovasi.
Sementara prioritas ketiga menitikberatkan pada tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkualitas, sejalan dengan komitmen sebagai kota percontohan antikorupsi.
Selanjutnya, prioritas keempat adalah penguatan kehidupan sosial budaya berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Sedangkan prioritas kelima difokuskan pada pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan guna mendukung pelayanan publik.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program strategis nasional, seperti penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta percepatan penurunan stunting.
“Melalui forum ini, diharapkan seluruh pihak dapat berkontribusi dalam penyempurnaan dokumen RKPD 2027 serta memperkuat langkah bersama dalam percepatan penurunan stunting,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Payakumbuh Wirman Putra menilai tema RKPD 2027 sudah relevan, namun perlu disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
“Kami berharap RKPD 2027 menjadi dokumen yang realistis, terukur, dan selaras dengan kebijakan provinsi maupun nasional,” katanya.Ia juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan penguatan belanja publik agar pembangunan benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.