Payakumbuh – Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, menegaskan bahwa pengelolaan risiko harus menjadi fondasi utama dalam setiap perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, keberhasilan sebuah visi besar tidak hanya diukur dari capaian yang terlihat, tetapi juga dari kemampuan pemerintah mengantisipasi hambatan secara terukur.
Hal tersebut disampaikan Zulmaeta saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Tahun 2025–2029 di Aula Ngalau Indah, Balai Kota Payakumbuh, Rabu (05/11/2025). Ia menekankan bahwa risiko merupakan bagian dari proses pembangunan yang harus dikenali, dianalisis, dan dikelola dengan baik.
“Risiko bukan untuk dihindari, tetapi harus kita kelola secara efektif. Dengan memahami risiko secara cermat, kita dapat meminimalisir ancaman sekaligus mengoptimalkan peluang,” kata Wako Zulmaeta.
Ia menyebut, sebagai kota kecil dengan potensi besar, Payakumbuh membutuhkan perencanaan yang matang dan kemampuan adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan. Semangat dan niat baik, katanya, tidak akan cukup tanpa sistem yang kuat dalam mengelola risiko kebijakan.
Bimtek tersebut menjadi langkah strategis untuk mendukung implementasi RPJMD Kota Payakumbuh 2025–2029 serta memperkuat pelaksanaan Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah. Zulmaeta juga menekankan pentingnya integrasi prinsip manajemen risiko ke dalam setiap program dan kebijakan pemerintah.
ASN, lanjutnya, perlu memiliki kemampuan analitis dan kesiapan mengambil langkah antisipatif dalam setiap perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan. “Sebagai ASN, kita memiliki tanggung jawab besar memastikan setiap program benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari BPKP Perwakilan Sumatera Barat, Rizal, yang menjabat sebagai Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor. Dalam paparannya, Rizal menegaskan bahwa pengelolaan risiko adalah elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Menurut Rizal, pemerintahan yang efektif bukan berarti bebas dari risiko, melainkan mampu mengelolanya secara bijak. Ia mencontohkan pengentasan kemiskinan sebagai bentuk pengelolaan risiko lintas sektor yang membutuhkan kolaborasi berbagai instansi.
Rizal menyebut capaian Provinsi Sumatera Barat yang konsisten menjaga angka kemiskinan di bawah rata-rata nasional sebagai bukti pengelolaan risiko pembangunan yang berhasil. Ia menegaskan keberhasilan tersebut harus dijaga melalui komitmen, pembelajaran berkelanjutan, dan budaya kerja yang transparan serta akuntabel.
“Manajemen risiko bukan hanya kewajiban administratif, tetapi budaya berpikir dalam setiap langkah pemerintahan. Jika budaya ini tumbuh, Payakumbuh akan mampu menghadapi masa depan dengan lebih tangguh,” pungkasnya.