Payakumbuh — Pemerintah Kota Payakumbuh tetap optimistis menjaga kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan program pembangunan prioritas, meski menghadapi penurunan signifikan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat pada tahun anggaran 2026.

Hal itu disampaikan Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, dalam rapat paripurna DPRD Kota Payakumbuh, Senin (10/11/2025), saat menyampaikan Nota Pengantar terhadap Nota Keuangan dan Rancangan APBD 2026. Berdasarkan Undang-Undang tentang APBN 2026 yang disahkan pada 23 September 2025, total Transfer ke Daerah (TKD) untuk Payakumbuh turun menjadi Rp401,9 miliar, atau berkurang Rp116,88 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kondisi ini tentu menjadi tantangan serius bagi kita. Namun, kami berkomitmen memastikan pelayanan dasar masyarakat tetap terjaga dan pembangunan prioritas daerah tetap berjalan optimal,” tegas Zulmaeta.

Ia menjelaskan, penyusunan APBD 2026 dilakukan secara transparan, efisien, dan berorientasi pada kemandirian fiskal daerah, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

APBD 2026 juga disusun selaras dengan kebijakan fiskal nasional dalam RAPBN 2026, memperhatikan kesinambungan fiskal daerah, arah kebijakan ekonomi makro, serta pokok-pokok kebijakan fiskal nasional (KEM-PPKF). “APBD harus responsif dan antisipatif terhadap dinamika ekonomi global, perubahan iklim, hingga gejolak geopolitik, namun tetap mencerminkan optimisme dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Dalam Nota Keuangan tersebut, total pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp652,98 miliar, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp158 miliar, Pendapatan Transfer Rp494,98 miliar, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp0. Sementara total belanja daerah direncanakan mencapai Rp738,14 miliar, dengan belanja operasi Rp674,52 miliar, belanja modal Rp62,61 miliar, dan belanja tidak terduga Rp1 miliar. Selisih antara pendapatan dan belanja ditutupi dari SiLPA sebesar Rp85,16 miliar.

Zulmaeta menyampaikan bahwa arah pembangunan tahun 2026 berpedoman pada tema RKPD: “Peningkatan kualitas SDM dan pemberdayaan masyarakat untuk transformasi sosial ekonomi yang inklusif dan berdaya saing.” Ada lima prioritas utama yang menjadi fokus pembangunan Payakumbuh tahun depan.

Kelima prioritas itu mencakup peningkatan SDM yang berakhlak mulia dan berdaya saing; penguatan perekonomian berbasis produk unggulan dan inovasi; peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel; penguatan kehidupan sosial budaya berlandaskan falsafah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah; serta pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga menegaskan pentingnya memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD, antara lain dengan evaluasi regulasi pajak dan retribusi, pembentukan BUMD baru, serta pemanfaatan teknologi dalam sistem pemungutan pajak. “Kita harus mampu memaksimalkan potensi pendapatan tanpa membebani masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah,” tegasnya.

Zulmaeta berharap pembahasan RAPBD 2026 antara eksekutif dan legislatif dapat berlangsung konstruktif dan menghasilkan dokumen anggaran yang realistis serta berpihak pada masyarakat. “APBD bukan sekadar dokumen angka, tetapi instrumen kebijakan yang menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan warga Payakumbuh,” pungkasnya.