Jakarta — Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, menerima penghargaan UHC Awards 2026 kategori Madya atas komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh dalam mendukung pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menuju Universal Health Coverage (UHC).
Penghargaan tersebut diterima Zulmaeta dalam acara UHC Awards 2026 yang digelar di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026). Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Abdul Muhaimin Iskandar.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menjaga komitmen dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang merata dan berkeadilan,” kata Zulmaeta usai menerima penghargaan.
Ia menegaskan, Pemko Payakumbuh berkomitmen memastikan seluruh masyarakat terlindungi dalam Program JKN serta menjaga keberlanjutan pencapaian UHC ke depan.
Zulmaeta menyampaikan, pemerintah daerah akan terus memperkuat dukungan terhadap implementasi Program JKN dan UHC melalui penguatan kebijakan, alokasi anggaran yang berkelanjutan, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan.
“Ke depan, kami berkomitmen menjaga capaian ini agar tetap berkelanjutan. Dukungan APBD, sinergi dengan BPJS Kesehatan, serta peningkatan mutu layanan di fasilitas kesehatan akan terus diperkuat,” ujarnya.
Berdasarkan data per 1 Januari 2026, cakupan kepesertaan JKN di Kota Payakumbuh telah mencapai 99,01 persen atau sebanyak 148.348 jiwa. Tingkat keaktifan kepesertaan tercatat sebesar 86,75 persen per 31 Desember 2025.
Untuk mendukung capaian tersebut, Pemko Payakumbuh mengalokasikan anggaran JKN pada tahun 2025 sebesar Rp20,17 miliar.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh, Defiyanna Sayodase, mengapresiasi komitmen Pemko Payakumbuh dalam mendukung pelaksanaan Program JKN hingga meraih UHC Awards 2026.
“Capaian ini mencerminkan komitmen kuat Pemko Payakumbuh dalam menjamin hak kesehatan masyarakat,” kata Defiyanna.
Menurut Defiyanna, keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, pemangku kepentingan terkait, serta dukungan aktif masyarakat.
Ia menambahkan, Universal Health Coverage menjadi fondasi penting dalam sistem perlindungan sosial dan pelayanan dasar masyarakat, sekaligus melindungi masyarakat dari risiko kemiskinan akibat biaya kesehatan.