PAYAKUMBUH — Pemerintah Kota Payakumbuh mempercepat penguatan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja melalui Rapat Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025.
Rapat tersebut sekaligus menjadi persiapan menghadapi Evaluasi SAKIP Tahun 2026 yang mulai memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Kegiatan itu digelar di Ruang Pertemuan Riza Falepi, Balai Kota Payakumbuh, Rabu, dan dipimpin Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Rida Ananda. Rapat diikuti seluruh kepala perangkat daerah serta Tim SAKIP Kota Payakumbuh.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta untuk memperkuat budaya kerja birokrasi yang terukur, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan berorientasi pada hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari persiapan menghadapi kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yang akan menerapkan sistem evaluasi SAKIP berbasis AI.
Pemanfaatan AI dalam evaluasi SAKIP diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, objektivitas, dan akurasi penilaian kinerja pemerintah daerah.
Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta melalui Sekretaris Daerah Rida Ananda menyampaikan apresiasi atas capaian SAKIP Kota Payakumbuh yang kembali mempertahankan predikat BB.
Berdasarkan hasil evaluasi Kemenpan-RB, nilai SAKIP Kota Payakumbuh meningkat dari 76,01 menjadi 76,31.
“Capaian ini patut disyukuri karena menunjukkan komitmen seluruh perangkat daerah dalam memperbaiki kualitas kinerja pemerintahan. Namun, berbagai rekomendasi hasil evaluasi tetap harus ditindaklanjuti agar manfaat pembangunan semakin dirasakan masyarakat,” kata Rida.
Ia menjelaskan, peningkatan nilai terjadi pada seluruh komponen penilaian, mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, hingga evaluasi internal.
Meski demikian, evaluasi masih mencatat sejumlah hal yang perlu diperbaiki. Salah satunya terkait penjenjangan atau cascading kinerja yang belum sepenuhnya selaras antara sasaran strategis daerah dengan pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat perangkat daerah.
Menurut Rida, penyelarasan tersebut menjadi kunci agar setiap program yang dibiayai APBD benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Menghadapi evaluasi berbasis AI, Payakumbuh dinilai memiliki kesiapan yang cukup baik. Berdasarkan hasil survei Pusat Studi Tata Kelola dan Reformasi Administrasi Universitas Indonesia atau UI-CSGAR, Payakumbuh menempati peringkat kedua terbaik di Sumatera Barat dalam aspek kesiapan dokumen dan dukungan teknis.
Kondisi itu membuka peluang bagi Payakumbuh menjadi salah satu daerah percontohan dalam penerapan evaluasi SAKIP berbasis AI.
Pemanfaatan AI sebagai decision support system diproyeksikan mampu mempercepat proses telaah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pemerintah.
Proses yang sebelumnya membutuhkan waktu hingga dua pekan diperkirakan dapat dipangkas menjadi sekitar dua hingga tiga hari. Percepatan ini diharapkan mendorong pengambilan keputusan yang lebih cepat, tepat, dan berbasis data.
Untuk mendukung kesiapan tersebut, seluruh perangkat daerah diminta menuntaskan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP paling lambat 30 Juni 2026.
Perangkat daerah juga diminta melakukan standardisasi dokumen kinerja dalam format PDF Text serta mempercepat penyempurnaan aplikasi E-SAKIP Kota Payakumbuh agar proses monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara digital dan terintegrasi.
Rida menegaskan, penguatan SAKIP tidak semata-mata ditujukan untuk mengejar peningkatan nilai evaluasi. Lebih dari itu, SAKIP harus memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran memberi manfaat terukur bagi masyarakat.
Menurut dia, penguatan akuntabilitas kinerja telah berkontribusi terhadap berbagai capaian pembangunan daerah.
Pada 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Payakumbuh meningkat dari 80,76 menjadi 81,62. Capaian tersebut masuk kategori sangat tinggi dan menempatkan Payakumbuh pada posisi tiga besar tertinggi di Sumatera Barat.
Di sektor kesejahteraan, angka kemiskinan Payakumbuh berhasil ditekan menjadi 4,95 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata Sumatera Barat sebesar 5,31 persen dan nasional sebesar 8,25 persen.
Ketimpangan pendapatan juga menunjukkan perbaikan. Hal itu terlihat dari penurunan rasio gini dari 0,313 menjadi 0,271.
Sementara itu, perekonomian Payakumbuh tetap tumbuh 3,55 persen meski sempat menghadapi tekanan akibat kebakaran besar di kawasan Pertokoan Blok Barat serta gangguan jalur transportasi utama.
Pertumbuhan ekonomi Payakumbuh tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata Sumatera Barat yang mencapai 3,37 persen.
“Akuntabilitas bukan sekadar pemenuhan administrasi. Akuntabilitas adalah memastikan setiap rupiah anggaran yang digunakan pemerintah mampu menghasilkan manfaat nyata, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendukung kesejahteraan masyarakat,” ujar Rida.
Melalui penguatan SAKIP dan transformasi digital berbasis AI, Pemerintah Kota Payakumbuh berharap kualitas pelayanan publik semakin cepat, transparan, dan tepat sasaran.
Langkah ini juga diharapkan memperkuat efektivitas pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.