Dalam banyak kajian klasik, sistem kerajaan Minangkabau kerap diperlakukan sebagai aksesori belaka, ada, tetapi dianggap tak sungguh-sungguh bekerja. Raja-raja Minangkabau sering dilukiskan sebagai figur asing, “Hindu-Jawa”, yang berdiri di pinggir kehidupan sosial nagari, tak lebih dari simbol tanpa daya. Ketika mereka lenyap pada paruh pertama abad ke-19, sejarah pun seolah berjalan tanpa riak. Pandangan ini, sebagaimana dicatat P. E. de Josselin de Jong dalam Minangkabau dan Negeri Sembilan: Struktur Sosio-Politik di Indonesia, terlalu menyederhanakan sebuah realitas yang jauh lebih berlapis.
Dalam buku cetakan ketiga dari Martinus Nijhoff – ‘S-gravenhage, 1980 tepatnya di chapter VI yang bertemakan ”Minangkabau Political Organisation” di sana jelas, jika penelusuran de Jong justru membawa kita pada kesimpulan sebaliknya: institusi kerajaan di Minangkabau tidak datang sebagai benda asing yang jatuh dari langit, melainkan sebagai hasil proses panjang asimilasi sejarah Sumatra. Ia menulis bahwa dinasti Melayu-Dharmasraya, bersama pendahulunya Sriwijaya dan Melayu-Lama “secara kolektif bertanggung jawab atas tradisi kerajaan selama delapan abad di Sumatra Selatan.” Delapan abad bukan waktu yang singkat untuk sebuah lembaga politik bertahan tanpa menyatu dengan struktur sosial yang melingkupinya.
Jejak awalnya dapat ditarik ke sekitar abad ke-7, ketika Sriwijaya tampil sebagai kekuatan maritim raksasa di Sumatra dan Semenanjung Malaya. Dominasi itu perlahan memudar pada abad ke-13, memberi ruang bagi kebangkitan Dharmasraya di kawasan Jambi. Di sinilah simpul penting Minangkabau mulai terbentuk. Tahun 1275, Kertanegara dari Jawa melakukan Ekspedisi Pamalayu sebuah penetrasi politik yang, alih-alih sekadar penaklukan, membangun jaringan kekuasaan lintas-Sumatra.
Nama Adityawarman muncul dari celah sejarah ini. Prasasti Manjusri mencatat bahwa pada 1343 seorang pangeran Melayu berada di Jawa, dan pada 1347 kembali ke Sumatra, memperluas kekuasaan hingga ke Minangkabau. Bagi de Jong, aktivitas Adityawarman “menandai dimulainya masa kerajaan Minangkabau.” Yang penting digarisbawahi: ia bukan orang Jawa yang asing bagi Sumatra. Dinasti Kulisadharawamsa, tempat ia bernaung, dipastikan berakar di tanah Sumatra sendiri.
Di sinilah sejarah berkelindan dengan legenda. Dalam Sejarah Melayu, kisah raja-raja Minangkabau dibuka dengan kemunculan tiga tokoh misterius: Nila Pahlawan, Karna Pandita, dan Nila Utama. Adegan paling dramatik terjadi ketika muntahan seekor lembu menjelma menjadi manusia bernama Batala, yang lalu menobatkan Nila Pahlawan sebagai Sang Sapurba Trimurti Tribuwana. Ia menikahi Wan Sendari, putri Demang Lebar Daun, dan menjadi raja setelah menaklukkan monster Si Katimono. De Jong mencatat bahwa variasi kisah ini beredar luas, dari ’Sadjarah Malaju’ versi Raffles hingga ’Hikajat Hang Tuah’.
Di samping itu, versi Minangkabau sendiri menawarkan lanskap mitologis yang lebih kosmopolit. Para raja digambarkan sebagai keturunan Alexander Agung yang berlayar mengelilingi dunia. Maharajo Diradjo, Radjo Rum, dan Maharajo Dapang berselisih memperebutkan mahkota warisan. Mahkota itu jatuh ke laut dekat Ceylon, lalu ditiru oleh Tjaté Bilang Pandai seorang pandai emas yang licin akal. Tipu daya ini berhasil, dan Maharajo Diradjo diakui sebagai yang utama, lalu menetap sebagai Raja Minangkabau. Dalam versi Semenanjung, tokoh keempat, Sri Alam atau Sultan Hadith Allah fi’l’Alam, kadang ditambahkan sebagai figur bayangan.
Legenda lain berfungsi sebagai etimologi politis. Nama “Minangkabau” dikaitkan dengan adu kerbau melawan harimau atau kerbau Jawa. Kerbau Minangkabau menang, dan sejak itu negeri ini dinamai “menang kerbau”. De Jong mengaitkan kisah ini dengan ingatan kolektif atas Ekspedisi Pamalayu 1275–1292. Tentara Jawa yang mundur, menurut legenda, dibantai di Padang Si Busue “Lapangan Bau Busuk” sebuah toponimi yang masih hidup dalam ingatan lokal.
Namun yang paling menarik bagi de Jong bukanlah apakah kisah-kisah ini “benar” secara faktual, tapi justru ada pada fungsi sosial-politiknya. Ia menunjukkan bagaimana legenda-legenda tersebut memosisikan raja di jantung struktur Minangkabau. Maharajo Diradjo digambarkan menikahi makhluk-makhluk simbolik: harimau betina melahirkan penduduk Agam, anjing melahirkan Solo’, kucing atau kambing melahirkan Luhak lainnya. Dalam variasi lain, anak-anak perempuan hasil perkawinan simbolik itu menikah dengan laki-laki pribumi dan menjadi leluhur matrilineal luhak.
Di sini, kata pria kelahiran Leiden itu, tampak jelas peran raja sebagai representasi prinsip patrilineal yang “masuk” ke dalam sistem matrilineal Minangkabau. Ia bukan penguasa absolut yang menindas nagari, melainkan figur pemersatu kosmologis. Gelarnya pun mencerminkan itu. Maharajo Diradjo gabungan Mahârâja India dan Râjâtirâja Persia menegaskan posisi sebagai penguasa tanpa atasan. Sebuah prasasti 1286, dicatat de Jong, membedakan antara Mahârâja bawahan dan Mahârâjâdhirâja sebagai penguasa tertinggi. Karena para Yang Dipertuan Minangkabau “tidak memiliki atasan di atas mereka”, gelar itu sah mereka sandang.
Membaca ulang Minangkabau melalui lensa ini, kerajaan tak lagi tampak sebagai benalu. Ia adalah simpul simbolik yang menjembatani sejarah Sriwijaya, Dharmasraya, dan dinamika adat nagari. Legenda, alih-alih dongeng kosong, bekerja sebagai arsip ingatan sosial menyimpan jejak invasi, negosiasi, dan integrasi kekuasaan.
Pada akhirnya jika kita serius menelisik lanskap per lanskap, kisah ini seperti bergerak dari prasasti batu ke cerita lisan, dari mahkota yang jatuh ke laut hingga kerbau yang menang di gelanggang, yang sebagian menganggapnya mitos. Di sana, politik tidak selalu hadir sebagai dekret dan pasukan, melainkan sebagai cerita yang diwariskan. Dan Minangkabau, lewat rajanya yang setengah historis setengah mitologis, menunjukkan bahwa kekuasaan bisa bertahan bukan dengan meminggirkan adat, melainkan dengan menyatu di dalamnya.