Sudutpayakumbuh- Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Barat Muhibuddin,beserta jajaran melakukan Rapat Koordinasi Kolaboratif dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota di Aula Kantor Bupati Sarilamak. Kamis,(26/2/2026).
Hadir Bupati Lima Puluh Kota Safni Sikumbang, Wakil Bupati Ahlul Badrito Resha, Ketua DPRD Doni Ikhlas, Kajari Payakumbuh, Ulil Azmi, Sekdakab Herman Azmar, Kepala Perangkat Daerah, Camat dan juga jajaran Kajari Payakumbuh.
Kajati Muhibuddin, mengatakan pentingnya sinergi, transparansi, dan pencegahan tindak pidana korupsi dalam setiap pelaksanaan pembangunan melalui pendampingan dari Kejaksaan.
“Pembangunan tidak hanya untuk kebutuhan saja, tapi juga dengan tujuan menghapus kemiskinan, semangat itu harusada pada diri kita untuk membangun Sumatera Barat, juga Kabupaten Lima Puluh Kota,” katanya.
Kajati juga menambahkan bahwa pemerintah untuk mempermudah semua akses masyarakat termasuk dalam dunia pendidikan, karena dengan pendidikan yang tepat akan lahir generasi penerus bangsa.
Terkait pembangunan Kajati menekankan harus mempunyai prinsip pemerataan dan berkelanjutan.
“Peningkatan sektor ekonomi, pariwisata, peternakan, perikanan dan kehutanan berfungsi sebagai sumber daya alam yang penting dalam pembangunan itu sendiri,” jelasnya.
Lebih jauh Kajati mengatakan fungsi investor penting sekali dalam pembangunan daerah, untuk percepatan pembangunan daerah gerak investor dalam menanam investasi di daerah tidak bisa diabaikan begitu saja.
Salah satu pesan penting Kajati adalah bagi pemegang kekuasaan, para pejabat untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan atau proyek pembangunan.
“Ikuti aturan yang berlaku, jangan korupsi karena jabatan ini hanya sementara, maka tetaplah selalu berupaya untuk menjaga proses pembangunan daerah kita bersih dari kongkalikong,” tutupnya.
Sementara itu, Bupati Safni mengucapkan terimakasih atas kunjungan Kajati Sumbar dan jajarannya ke Kabupaten Lima Puluh Kota.
“Mudah-mudahan dengan kunjungan dan rakor hari ini banyak arahan dan bimbingan mengenai hukum didapatkan para Perangkat Daerah serta dapat dilaksanakan dengan baik,” tutupnya.