PAYAKUMBUH – Pemerintah Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, melakukan penyesuaian belanja dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 menyusul penurunan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat.
Sejumlah program yang dinilai belum mendesak akan dirasionalisasi agar anggaran daerah tetap difokuskan pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta mengatakan, kondisi fiskal daerah pada 2027 menghadapi tantangan cukup berat dibandingkan tahun anggaran sebelumnya.
Hal itu disampaikannya setelah penandatanganan persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Payakumbuh, Senin (9/11/2026).
“Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 merupakan proses yang tidak sederhana. Kita dihadapkan pada tantangan fiskal yang cukup berat, terutama dengan adanya penurunan alokasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat dibandingkan tahun anggaran sebelumnya,” kata Zulmaeta.
Menurut dia, kondisi tersebut mengharuskan pemerintah daerah bersama DPRD lebih selektif dalam menentukan program prioritas dan menyaring usulan dari setiap perangkat daerah.
Rasionalisasi anggaran dilakukan agar setiap belanja pemerintah benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Di tengah keterbatasan fiskal, Pemko Payakumbuh tetap mengalokasikan anggaran sebesar Rp 34 miliar untuk penataan dan pembangunan Kawasan Pasar Ibuh pada 2027.
Zulmaeta menilai revitalisasi Pasar Ibuh penting untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, meningkatkan kenyamanan pedagang dan pengunjung, serta memperkuat daya saing perdagangan di Kota Payakumbuh.
Menurutnya, pembangunan kawasan pasar tersebut tidak hanya berorientasi pada pembenahan infrastruktur, tetapi juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat.Di sisi lain, rencana pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Payakumbuh harus ditunda pelaksanaannya pada 2027.
Zulmaeta menegaskan, penundaan tersebut bukan berarti pemerintah membatalkan komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
Pemerintah akan memanfaatkan waktu tersebut untuk mematangkan perencanaan teknis, dokumen pembangunan, tahapan pelaksanaan, hingga skema pembiayaan sebelum kembali diusulkan pada tahun anggaran berikutnya.
“Penundaan ini harus kita maknai sebagai langkah penyesuaian sekaligus upaya mempersiapkan pembangunan yang lebih berkualitas, bukan sebagai pembatalan komitmen terhadap pengembangan RSUD,” ujarnya.
Zulmaeta juga mengapresiasi DPRD Kota Payakumbuh yang telah memberikan masukan selama pembahasan Ranperda APBD 2027.Setelah persetujuan bersama, rancangan APBD tersebut selanjutnya akan memasuki tahapan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dia juga meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh perangkat daerah mempersiapkan pelaksanaan program sejak dini agar tidak terjadi keterlambatan dalam penyerapan anggaran.
“Kita harus mampu membangun Kota Payakumbuh dengan anggaran yang lebih selektif, perencanaan yang lebih tajam, pelaksanaan yang lebih efisien, dan hasil yang lebih nyata,” kata Zulmaeta.