Pasca dilakukannya pelantikan pada selasa lalu, Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Lima Puluh Kota Ahmad Zakri memimpin Apel perdana di halaman Kantor Bupati, Sarilamak, Senin, 30 September 2024.
Upacara apel pagi tersebut, diikuti oleh Sekda Herman Azmar, Apel itu juga diikuti para Asisten, Kepala Perangkat Daerah, seluruh Pejabat Administrator, dan seluruh pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
Pjs. Bupati Ahmad Zakri dalam arahannya menyebut bahwa dirinya adalah pengganti sementara Bupati definitif yang sedang cuti untuk mengikuti kontestasi Pilkada Lima Puluh Kota.
“Tugas dari Pjs sendiri adalah memastikan semua program dan kegiatan pemerintahan pejabat definitif dapat berjalan sebagaimana mestinya terutama aspek kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat,” ucapnya.
Ia juga menjelaskan jika ada 5 tugas pokok yang diberikan oleh Kemendagri kepada Pjs diantaranya, menyelenggarakan urusan pemerintahan yang jadi kewenangan masing-masing, memelihara Kamtibmas, memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada, membahas Perda, dan mengisi kekosongan kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Tolong pastikan seluruh kegiatan pemerintahan direncanakan betul dan bisa dilaksanakan termasuk perubahan anggaran, APBD 2025, dan RPJPD,” harapnya.
Tak hanya itu, ia juga meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bersikap netral dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 mendatang.
“ASN harus menjaga sikap profesional, tidak berpihak, serta menjaga integritas demi terciptanya suasana pilkada yang kondusif dan damai. Netralitas ASN merupakan kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menciptakan pilkada yang aman serta lancar,” ujarnya
Setelah melaksanakan apel pagi, Pjs Bupati Lima Puluh Kota Ahmad Zakri melakukan rapat koordinasi (rakor) bersama seluruh Perangkat Daerah, Camat se Kabupaten Limapuluh Kota guna membahas sejumlah agenda diantaranya percepatan pelaksanaan progran dan kegiatan, hingga soal netralitas ASN pada Pilkada 2024.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Ahmad Zakri mengatakan pelaksanaan kegiatan daerah perlu memperhatikan program prioritas nasional seperti masalah stunting, inflasi, penanggulangan kemiskinan ektrem, serta penyerapan anggaran.
“Kami juga berharap, dalam pelaksanaan tugas ke depan, apabila kami tidak tepat dalam mengambil kebijakan, tolong diingatkan,” ujarnya.