PAYAKUMBUH – Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan kunjungan kerja ke Kota Payakumbuh, Kamis (7/5/2026).
Kunjungan itu dipusatkan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh. Agenda tersebut dilakukan dalam rangka pengawasan dan sinkronisasi kebijakan, terutama terkait penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE.
Rombongan Komisi I DPRD Sumbar dipimpin Ketua Komisi I Sawal. Turut hadir Wakil Ketua I Abdul Rahman, Sekretaris Bagas Panyusunan Nasution, serta sejumlah anggota, yakni Irsyad Syafar, Indra Catri, Masrisal, Zuldafri Darma, dan Aida.
Kedatangan rombongan disambut Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Rida Ananda, Kepala Dinas Kominfo Payakumbuh Kurniawan Syah Putra, serta jajaran Pemerintah Kota Payakumbuh.
Sekda Payakumbuh Rida Ananda mengatakan, kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota dalam percepatan transformasi digital.
“Ini momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan digital, di mana Payakumbuh telah berkomitmen mewujudkan pelayanan publik yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel melalui SPBE,” kata Rida.
Menurut Rida, kunjungan Komisi I DPRD Sumbar bukan hanya agenda seremonial. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk menyelaraskan visi pembangunan digital antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Ia menjelaskan, Kota Payakumbuh saat ini berada dalam fase akselerasi transformasi digital. Pemerintah daerah, kata dia, tidak ingin sekadar mengikuti tren digitalisasi, tetapi benar-benar memanfaatkan teknologi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Kita tidak ingin sekadar ikut-ikutan, tetapi benar-benar ingin memanfaatkan teknologi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang memberi manfaat serta kemudahan bagi masyarakat Kota Payakumbuh, sebagaimana selalu ditekankan Wali Kota Zulmaeta,” ujar Rida.
Rida menambahkan, sejak kepemimpinan Wali Kota Zulmaeta dan Wakil Wali Kota Elzadaswarman, digitalisasi menjadi salah satu prioritas utama Pemko Payakumbuh.
Meski sejumlah terobosan telah dilakukan, Rida mengakui masih ada banyak hal yang perlu dibenahi. Karena itu, ia berharap kunjungan tersebut dapat memberi masukan, terutama dalam sinkronisasi kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi hingga tingkat kelurahan.
“Oleh karena itu, masukan dan arahan dari Komisi I DPRD Provinsi sangat kami perlukan, terutama dalam hal sinkronisasi kebijakan, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi hingga ke tingkat kelurahan,” katanya.
Rida juga menegaskan, Payakumbuh berkomitmen mendukung reformasi birokrasi nasional, termasuk agenda Satu Data Indonesia dan digitalisasi pelayanan publik.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Payakumbuh Kurniawan Syah Putra memaparkan sejumlah capaian transformasi digital yang telah dilakukan Pemko Payakumbuh.
Menurut Kurniawan, indeks SPBE Kota Payakumbuh menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun berdasarkan penilaian Kementerian PAN-RB.
“Alhamdulillah, setiap tahun indeks SPBE Kota Payakumbuh menunjukkan tren peningkatan. Ini bukti implementasi SPBE berjalan dengan baik dan komitmen yang terus dijaga. Capaian itu menjadi modal untuk bergerak menuju fase transformasi digital,” ujar Kurniawan.
Dari sisi infrastruktur, Pemko Payakumbuh telah memiliki jaringan backbone fiber optik yang saling terhubung. Pemerintah kota juga membangun sistem redundansi untuk menjaga layanan publik tetap berjalan saat terjadi gangguan jaringan.
“Kita juga membangun sistem redundansi untuk memastikan jika satu jalur jaringan terganggu, masih ada jalur lain sehingga layanan publik tidak berhenti. Selain itu, kita juga memanfaatkan cloud server dari Kemkomdigi sebagai bagian dari efisiensi dan keamanan data,” jelasnya.
Kurniawan menyebut, Pemko Payakumbuh juga telah mengembangkan MyKOPAY sebagai sistem terintegrasi yang menjadi tulang punggung berbagai layanan digital.
Sejumlah aplikasi yang telah digunakan antara lain E-Kinerja untuk penilaian kinerja pegawai, E-SPPD untuk perjalanan dinas, SiPENTING untuk penanganan stunting, Sipedati untuk PKK dan dasawisma, serta SiPADUKO untuk layanan puskesmas.
Selain itu, Pemko Payakumbuh juga mengembangkan BIG DATA atau Beranda Informasi Geospasial Data Analitik Tematik Akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan berbasis data.
Pada 8 Oktober 2024, Pemko Payakumbuh juga telah melakukan soft launching Mal Pelayanan Publik Digital. Melalui layanan tersebut, sejumlah layanan perizinan dan administrasi dapat diakses secara daring.
“Layanan perizinan berusaha melalui OSS RBA, e-KKPR, hingga SIMPAD untuk PBB perdesaan dan perkotaan sudah bisa diakses secara digital. Begitu juga layanan paspor, masyarakat cukup daftar online lewat M-Paspor,” kata Kurniawan.
Pemko Payakumbuh juga tengah menjalankan program Taman Digital untuk memperluas keterhubungan jaringan internet hingga kantor lurah. Beberapa wilayah yang telah masuk pengembangan antara lain Koto Tangah, Napar, Payolansek, dan Parambahan.
“Target kita sederhana, tidak boleh ada masyarakat Kota Payakumbuh yang tertinggal dalam akses layanan digital. Dengan dukungan penuh dari Komisi I DPRD Provinsi, kita optimistis program dan kegiatan yang kita implementasikan ini akan bermanfaat bagi masyarakat Kota Payakumbuh khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya,” ujarnya.
Ketua Komisi I DPRD Sumbar Sawal mengapresiasi komitmen Pemko Payakumbuh dalam memperkuat reformasi birokrasi digital.
Ia menegaskan, kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Kita ingin memastikan keterpaduan layanan elektronik antara provinsi dan kabupaten/kota. Payakumbuh menunjukkan kemajuan nyata, terutama dalam digitalisasi layanan publik,” kata Sawal.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi I DPRD Sumbar juga meninjau sejumlah aplikasi layanan digital yang telah diterapkan Pemko Payakumbuh, antara lain e-KKPR, Sipedati untuk PKK dan Dasawisma, serta BIG DATA.