sudutpayakumbuh- Koperasi Desa Merah Putih sebenarnya berangkat dari gagasan yang cukup menarik. Di tengah banyaknya persoalan ekonomi masyarakat kecil, terutama di desa, kehadiran koperasi tentu bisa menjadi harapan baru.

Selama ini, tidak sedikit petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat desa yang masih berada dalam posisi lemah. Mereka sering berhadapan dengan tengkulak, pinjaman berbunga tinggi, harga pasar yang tidak menentu, dan akses ekonomi yang terbatas. Maka, ketika ada program yang ingin memperkuat koperasi desa, secara gagasan hal itu patut diapresiasi.

Apalagi koperasi memang bukan sesuatu yang asing bagi bangsa ini. Sejak dulu, koperasi selalu dikaitkan dengan semangat gotong royong. Ia tidak hanya berbicara tentang keuntungan, tetapi juga tentang kebersamaan.

Dalam koperasi, masyarakat idealnya tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut terlibat sebagai pelaku. Ada ruang untuk saling membantu, saling percaya, dan membangun kekuatan ekonomi bersama. Karena itu, jika Kopdes Merah Putih benar-benar dijalankan sesuai dengan ruh koperasi, program ini bisa menjadi jalan untuk menghidupkan kembali ekonomi desa.

Namun, persoalan mulai muncul ketika gagasan yang baik itu bertemu dengan cara pelaksanaan yang menimbulkan tanda tanya. Belakangan, Kopdes Merah Putih menjadi sorotan karena adanya pelatihan yang dinilai keras dan bernuansa militer.

Publik semakin terkejut ketika muncul kabar meninggalnya sejumlah peserta dalam proses pelatihan tersebut. Dari sini, wajar jika masyarakat mulai bertanya apakah pendekatan seperti ini memang tepat untuk menyiapkan pengelola koperasi desa.

Pertanyaan itu tidak bisa dianggap sepele. Sebab, koperasi dan militer berdiri di atas watak yang berbeda. Koperasi tumbuh dari musyawarah, kepercayaan, partisipasi, dan kesadaran bersama. Sementara itu, pola militer lebih dekat dengan komando, disiplin fisik, dan tekanan.

Memang benar, pengelola koperasi perlu disiplin. Mereka juga harus memiliki mental yang kuat dan tanggung jawab yang besar. Akan tetapi, disiplin tidak selalu harus dibentuk dengan cara yang keras.

Untuk mengelola koperasi, seseorang justru lebih membutuhkan kemampuan manajemen, pemahaman keuangan, kepekaan terhadap masyarakat, kemampuan melayani, serta kecakapan membaca kebutuhan desa.

Di sinilah letak persoalannya. Jika koperasi dibangun untuk rakyat, maka cara membangunnya juga harus mencerminkan nilai kerakyatan. Jangan sampai program yang katanya ingin memberdayakan masyarakat justru dijalankan dengan pendekatan yang membuat orang merasa tertekan.

Koperasi seharusnya menjadi ruang yang dekat dengan masyarakat, bukan sesuatu yang terasa jauh dan menakutkan. Ia harus menumbuhkan rasa percaya, bukan menambah kecemasan.

Kabar meninggalnya peserta pelatihan membuat persoalan ini menjadi jauh lebih serius. Ini bukan lagi sekadar soal teknis program, bukan pula hanya soal metode pelatihan.

Persoalan ini sudah menyentuh hal yang paling mendasar, yaitu nyawa manusia. Dalam pembangunan, manusia tidak boleh hanya dipandang sebagai angka, target, atau tenaga pelaksana kebijakan.

Manusia adalah tujuan dari pembangunan itu sendiri. Maka, sebesar apa pun program negara, keselamatan manusia tetap harus menjadi batas yang tidak boleh dilanggar.

Karena itu, kritik terhadap Kopdes Merah Putih tidak harus dimaknai sebagai penolakan terhadap koperasi. Justru kritik diperlukan agar program ini tidak kehilangan arah. Gagasan membangun ekonomi desa tetap penting.

Masyarakat kecil memang perlu diberi ruang untuk tumbuh. Petani dan nelayan harus diperkuat. UMKM desa juga harus didorong agar tidak terus bergantung pada sistem ekonomi yang merugikan. Namun, semua itu harus dilakukan dengan cara yang lebih manusiawi, terbuka, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kopdes Merah Putih sebaiknya tidak hanya menjadi program yang turun dari atas. Program ini perlu benar-benar mendengar suara desa. Masyarakat harus dilibatkan sejak awal, bukan hanya diminta mengikuti keputusan yang sudah ditentukan.

Para pengelolanya juga harus dibekali ilmu yang sesuai dengan tugas mereka. Jika mereka akan mengelola koperasi, maka yang paling dibutuhkan adalah pendidikan tentang koperasi, manajemen usaha, keuangan, pelayanan, teknologi, dan etika sosial, bukan sekadar latihan fisik yang berat.

Pada akhirnya, keberhasilan Kopdes Merah Putih tidak cukup diukur dari banyaknya koperasi yang berdiri atau banyaknya orang yang dilatih. Ukuran yang lebih penting adalah apakah program ini benar-benar membuat masyarakat desa lebih mandiri, lebih kuat, dan lebih sejahtera.

Jika koperasi hanya berdiri sebagai nama, tetapi tidak hidup dalam masyarakat, maka ia hanya akan menjadi proyek administratif. Sebaliknya, jika koperasi benar-benar tumbuh dari kebutuhan rakyat, ia bisa menjadi ruang perjuangan ekonomi yang sangat berarti.

Koperasi yang sejati tidak boleh kehilangan ruh kemanusiaan. Ia bukan hanya tempat mengelola barang, modal, dan keuntungan, tetapi juga tempat membangun harapan. Karena itu, Kopdes Merah Putih perlu dikawal dengan jujur.

Kita boleh mendukung niat baiknya, tetapi kita juga berhak mengkritik cara pelaksanaannya. Sebab, program yang membawa nama rakyat tidak boleh melupakan rakyat itu sendiri, apalagi sampai mengabaikan hal paling berharga dari manusia, yaitu nyawa dan martabatnya.

Penulis: Yogi Anggraini