Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lima Puluh mengadakan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Pemilu 2024.
Hal ini dalam rangka meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mendukung kinerja pengawasan dalam bentuk pengawasan partisipatif dengan menggandeng stakeholder, kelompok, organisasi masyarakat serta pemilih pemula di Hotel Mangkuto Syariah Payakumbuh, Rabu 8 November 2023.
Anggota Bawaslu Lima Puluh Kota, Eliza menyampaikan laporan kegiatan bahwa kegiatan ini dihadiri sebanyak 70 peserta yang nantinya akan diberikan materi berupa edukasi pengawasan pemilu partisipatif oleh Dr Hary Efendi Iskandar dan Lusi Puspika Sari.
“Tujuan kegiatan ini untuk membentuk strategi yang melibatkan masyarakat dalam Pemilu secara aktif guna penanggulangan pelanggaran di Pemilu 2024, kemudian ini juga bentuk upaya mengoptimalkan pengawasan pemilu tersebut dan mewujudkan pemilu berintegritas serta ini membentuk karakter kesadaran bagi masyarakat,” katanya.
Pimpinan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota yang diwakili oleh Ismet Aljannata sekaligus membuka kegiatan secara resmi mengucapkan terimakasih kepada seluruh peserta karena sudah meluangkan waktu untuk hadir.
Ia menyebutkan jika tahapan pemilu sudah berjalan dan sebagiannya sudah hampir selesai. Di Kabupaten Lima Puluh Kota calon legislatif (Caleg) ada sebanyak 459 orang dengan 35 kursi yang tersedia.
“Ini yang akan bertarung di 14 Februari 2024 nanti,” ujarnya.
Tak hanya itu, ia juga menyampaikan jika masyarakat juga diberi ruang memilih dengan daftar pemilih menggunakan KTP, dimana ketika hari H dengan satu catatan memilih sesuai alamat yang tertera di KTP.
“Untuk mengawal dan menjaga hak pilih masyarakat ini kemarin kita sudah lakukan Rakor bersama stakeholder Lima Puluh Kota. Dari DPT yang sudah ditetapkan KPU ada 15 ribu pemilih yang belum memiliki KTP Elektronik,” katanya.
Menurutnya untuk pemilih pemula jika belum memiliki KTP elektronik sebaiknya disegerakan melakukan perekaman. Sesuai data dari Capil 15 ribu pemilih yang belum mempunyai KTP elektronik tersebut 4 ribu sudah melakukan pencetakan.
Ia juga menambahkan, 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 sudah masuk era kampanye. Nantinya 459 Caleg ini akan melakukan kampanye. Oleh karena itu, ia menghimbau kepada semuanya ikut berpartisipasi jika menemukan calon-calon yang melanggar aturan.
“Berikan informasi awal agar bisa ditindak lanjuti. Jangan sampai masyarakat kita di pidana karena tidak tahu aturannya sehingga melanggar. Hari ini kami ingin beri edukasi kepada yang hadir, diharapkan jadi corong di tempat masing-masing nantinya,” ujarnya.
Sementara itu, salah satu narasumber Dosen Muda Departemen Ilmu Politik Universitas Andalas, Lusi Puspika Sari menjelaskan mengapa harus ada pengawasan partisipatif dalam Pemilu dikarenakan untuk meningkatkan transparansi, memastikan integritas pemilu, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, mengidentifikasi masalah sistem, dan mendukung pendidikan politik.
“Point yang terakhir itu, pentingnya pendidikan politik supaya masyarakat bisa memilih dari melihat seperti apa visi misinya, apakah visi misi tersebut akan membawa perubahan nantinya. Jangan milih pemimpin itu jika dikasih uang 100 ribu langsung milih itu,” ujarnya.